Kamis, 01 Oktober 2009

Standar Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Di beberapa negara Asia proses pengembangan standarisasi sedang berjalan untuk para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Diketahui guru adalah sebagai media perubahan karena perilaku, sikap dan metode mereka yang dapat meningkatkan bahkan menghambat kemampuan anak dalam belajar. Dengan demikian perlunya perhatian pada ketrampilan guru, dengan fokus pada bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran di mana anak tidak hanya lulus ujian, namun juga menilai dan mengupayakan partisipasi dan kontribusi dari semua siswa, serta mendukung dalam menghargai perbedaan. Karena anak bersekolah, mendapat manfaat dari sekolah tergantung pada apa yang terjadi di dalam kelas. Pendidikan guru harus memainkan peran transformasi para guru menjadi praktisi yang mampu dan bersedia untuk mengintropeksi diri mereka masing-masing.

Standar Mutu

Untuk pengembangan standar, penting mengenal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai apakah yang harus menjadi ciri khas pembelajaran yang professional. Oleh karena itu sangat penting untuk melibatkan guru dalam perkembangan dan menetapkan standar. Standarisasi membantu mengenali guru yang baik, pengembangan panduan professional, meningkatkan kegiatan belajar-mengajar pada tingkat sekolah dan meningkatkan tanggungjawab guru. Bagi sistem pendidikan, standarisasi menyediakan sebuah patokan dalam hal seleksi, akreditasi, promosi, pengembangan profesi dan dukungan bagi guru. Indikator pengawasan standar profesional guru harus termasuk pengetahuan serta kinerja mereka.

Contoh Standar Guru

Kebanyakan Negara memiliki 9-14 standar. Untuk tujuan dari artikel ini berikut beberapa contoh standar dan indikator yang dikumpulkan dari Negara yang berbeda.

Standar 1: Isi / Muatan Pengetahuan

Guru memahami konsep pokok, metode penelitian dan struktur dari mata pelajaran dan mengetahui bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang berarti bagi siswa yang berbeda, serta menghubungkannya pada perkembangan terkait dalam teori kependidikan. 1.1 Guru menunjukkan perkembangan terkini dalam teori kependidikan dan pedagogi khusus mata pelajaran berbasis penelitian
1.2 Guru menunjukkan pengetahuan kebutuhan kurikulum sekolah.

Standar 2: Penyampaian Instruksi

Guru memiliki pengetahuan yang baik dalam strategi instruksi beragam dan menggunakannya untuk mendorong perkembangan siswa dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kemampuan belajar mandiri berdasar pengetahuan tentang kedisiplinan, siswa yang beragam, masyarakat dan tujuan kurikulum. 2.1 Guru tahu bagaimana meningkatkan pembelajaran untuk siswa dengan beragam karakteristik belajar melalui penggunaan materi, sumber daya manusia dan teknologi yang beragam
2.2 Guru mengkombinasikan perannya selama proses belajar-mengajar sebagai instruktur, fasilitator, penasehat atau pendengar kaitannya dengan isi dan tujuan instruksi dan kebutuhan siswa.
2.3 Guru menunjukkan pengetahuan dan memahami proses akuisisi bahasa kedua dan strategi untuk mendukung pembelajaran siswa dengan bahasa ibu yang berbeda.

Standar 3: Pelaksanaan dan Pengembangan Pribadi dan Profesionalisme

Guru terus-menerus merefleksikan dan mengevaluasi bagaimana pilihan dan tindakan mempengaruhi siswa, dan mencari kesempatan secara aktif untuk mengembangkan profesionalisme dan pribadi. 3.1 Guru menunjukkan rasa menghargai terhadap kebudayaan, agama, gender dan orientasi seksual masing-masing siswa dan keluarga mereka
3.2 Guru menggunakan observasi kelas, informasi tentang siswa, pengetahuan dan penelitian pedagogi sebagai sumber bagi intropeksi aktif, evaluasi dan revisi praktis.

Standar 4: Pembelajaran dan Pengembangan

Guru memahami bagaimana individu tumbuh, berkembang dan belajar. Guru menyediakan kesempatan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, sosial dan pribadi dari semua siswa. 4.1Guru menunjukkan pengetahuan gaya dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda serta strategi untuk mengajar siswa dengan kebutuhan yang beragam
4.2 Guru memahami prinsip dan strategi manajemen kelas yang efektif, disamping selalu mengingat aturan dan kebijakan resmi
4.3 Guru menggunakan informasi tentang keluarga, kebudayaan dan lingkungan masyarakat siswa dalam menghubungkan instruksi terhadap pengalaman siswa dan pelajaran sebelumnya.
4.4 Guru mengenalkan konsep dan prinsip pada tingkat kesulitan yang berbeda sehingga hal ini dapat dimengerti bagi para siswa di tingkat perkembangan yang bervariasi.

StandarStandar 5: Kemampuan Komunikasi

Guru menggunakan pengetahuan yang efektif, tertulis, lisan, non-lisan, dan tehnik komunikasi visual untuk membantu perkembangan mengekspresikan diri, berkolaborasi dan interaksi yang mendukung di dalam kelas. 5.1 Guru memahami teori komunikasi, perkembangan bahasa, dan peran bahasa dalam pembelajaran.
5.2 Guru menggunakan tehnik kuisioner yang efektif dan menstimulasi diskusi dalam cara yang berbeda untuk tujuan instruksional tertentu.
5.3 Guru menerapkan kemampuan mendengarkan yang efektif, penyelesaian konflik dan fasilitasi kelompok.

Standar 6: Asesmen, Pengawasan dan Penyediaan Umpan-Balik yang Efektif

Guru mempunyai jangkauan yang luas dalam strategi asesmen formatif dan sumatif yang efektif serta menggunakannya untuk mendukung kelanjutan hasil perkembangan intelektual, sosial, fisik dan emosional bagi semua siswa. 6.1 Guru memahami tujuan, karakteristik dan keterbatasan dari jenis asesmen yang berbeda (misalnya formatif, sumatif dan asesmen berbasis otentik dan kurikulum)
6.2 Guru memahami bagaimana menggunakan hasil asesmen dalam merefleksikan, dan memodifikasi pendekatan belajar-mengajar
6.3 Guru mengetahui metode pengawasan kemajuan siswa dengan kesulitan belajar atau dengan cacat ringan/sedang.



Read more...

Rabu, 24 Juni 2009

Waduh, Bahasa Inggris 600 Guru RSBI Ternyata "Memble"!

Waduh, Bahasa Inggris 600 Guru RSBI Ternyata "Memble"!
Ilustrasi: Berdasarkan tes 'Test of English for International Communication (ToEIC)' dari sekitar 600 guru Sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) SMP, SMA dan SMK di seluruh Indonesia, terungkap bahwa penguasaan Bahasa Inggris guru dan kepala sekolahnya rendah
Rabu, 24 Juni 2009 | 17:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan Test of English for International Communication (ToEIC), dari sekitar 600 guru sekolah rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia, terungkap bahwa penguasaan bahasa Inggris guru dan kepala sekolahnya rendah.

Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Surya Dharma, MPA, Ph D, di Jakarta, Selasa (23/6). Surya mengatakan, penetapan sebagai sekolah berstandar internasional (SBI) ternyata sering mengabaikan tuntutan berbahasa Inggris aktif.

Akibatnya, Surya melanjutkan, kemampuan bahasa Inggris guru dan kepala sekolah di sekolah rintisan SBI rendah.

"Hasil tes itu menunjukkan standar bahasa Inggris guru dan kepala sekolah RSBI pada umumnya rendah, sebanyak 60 persennya berada pada level paling rendah kemampuan berbahasa," tutur Surya.

Read more...

Waduh, Bahasa Inggris 600 Guru RSBI Ternyata "Memble"!

Ilustrasi: Berdasarkan tes 'Test of English for International Communication (ToEIC)' dari sekitar 600 guru Sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) SMP, SMA dan SMK di seluruh Indonesia, terungkap bahwa penguasaan Bahasa Inggris guru dan kepala sekolahnya rendah.
Rabu, 24 Juni 2009 | 17:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan Test of English for International Communication (ToEIC), dari sekitar 600 guru sekolah rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia, terungkap bahwa penguasaan bahasa Inggris guru dan kepala sekolahnya rendah.

Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Surya Dharma, MPA, Ph D, di Jakarta, Selasa (23/6). Surya mengatakan, penetapan sebagai sekolah berstandar internasional (SBI) ternyata sering mengabaikan tuntutan berbahasa Inggris aktif.

Akibatnya, Surya melanjutkan, kemampuan bahasa Inggris guru dan kepala sekolah di sekolah rintisan SBI rendah.

"Hasil tes itu menunjukkan standar bahasa Inggris guru dan kepala sekolah RSBI pada umumnya rendah, sebanyak 60 persennya berada pada level paling rendah kemampuan berbahasa," tutur Surya.

Read more...

Senin, 22 Juni 2009

HAK mendapat ‘BEKAL’ (= PENDIDIKAN)

Dapatkah kita memilih hidup yang kita inginkan?

Kembalilah kawan ke zero pint (Original Position) dimana menurut John Rawls (pencetus contractarian theory) adalah titik dimana kita belum dilahirkan dan belum tahu akan lahir dimana dan sebagai apa. So, you are to imagine that you might be born healthy or sickly, intelligent or retarded, male or female, have wealthy or poor parents, and so on. The most people in the original position would choose social policies embodying some redistribution (John Rawls). Konsep inilah yang mendasari dibuatnya sistem redistribusi semacam pajak yang dikenal sebagai a specific amount of redistribution that which maximizes the well being of the worst-of person in society. Bagaimana pun juga, konsep ini mendapat tentangan dari teori lain (sebut saja teori justice of market) yang dapat disimpulkan bahwa apa yang didapat seseorang adalah bergantung dengan usaha yang ia lakukan. Teori yang juga tidak salah.

Keduanya benar, tapi, coba periksa lagi keadaan sekitar? Dapatkah kita menyalahkan seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang miskin di permukiman kumuh dan tidak mendapat fasilitas pendidikan apapun dengan anggapan dia atau kedua orang tuanya ‘kurang berusaha’? Beranikah kita menunjuk orang-orang yang tidak mampu itu dan berbicara lantang, “mereka KURANG BERUSAHA!”, beranikah?


Tidak, harusnya kita tidak berani berkata seperti itu,, Tapi, kenapa? Karena kita memulai dari titik yang berbeda. Saya memulai dari titik dimana keluarga saya cukup mampu untuk menyekolahkan saya, seandainya saya hidup kecukupan dari USAHA sendiri pun, toh saya memang sudah mendapat ‘bekal’ berupa PENDIDIKAN yang membuat saya lebih MUDAH untuk BERUSAHA (=bekerja). Namun, mereka memulai dari titik yang berbeda, lahir dari keluarga tidak mampu dan tak dapat mengicip pendidikan yang sama dengan saya sehingga mereka tidak memiliki ‘bekal’ berupa PENDIDIKAN yang membuat mereka SULIT BERUSAHA (=bekerja) untuk mencapai sesuatu yang memungkinkan saya capai. Berdasarkan hal tersebutlah, maka sangat hina kalau kita bicara tentang ‘USAHA’ yang mungkin hanya sebuah alibi untuk menjadi tidak peduli dengan keadaan sekitar.

Hal tersebut bisa diibaratkan, lomba lari 500m namun masing-masing peserta lomba mendapat tempat start yang berbeda, ada yang mulai dari -500m, ada yang mulai dari 0m, ada yang mulai dari 100m, bahkan ada yang sudah memulai dari 499m sehingga cukup berlari 1m saja dia sudah mencapai garis finish. Itulah mengapa pemerataan pendidikan sangat penting sebab ‘pemerataan pendidikan’ lah yang dapat menarik semua peserta pada garis start yang sama. Apabila hal tersebut telah terjadi, maka barulah teori yang kedua boleh digunakan, silahkan menilai siapa yang berusaha lebih keras berlari maka dialah yang akan mencapai garis finish. Oleh karena itu, apabila ingin bertarung secara FAIR di dunia kerja sana, maka berikanlah terlebih dahulu HAK untuk mendapat ‘BEKAL’ yang sama, baru kemudian kita tunjukan disana, siapa yang memang lebih berusaha??

Catatan: Menyediakan dan memberikan HAK mendapat ‘BEKAL’ sebenarnya bukan berarti harus memaksa semua mengambil BEKALnya, terserah dia mau atau tidak mengambil ‘BEKAL’ nya, yang penting kita sudah menyediakan. Berbeda dengan kondisi sekarang, dimana orang ingin mengambil ‘BEKAL’nya namun tidak dapat DISEDIAKAN atau lebih tragis lagi bahwa sebenarnya ‘BEKAL’ itu ada, namun dia tidak mendapat HAK untuk mengambilnya. Sungguh TIDAK ADIL!! (ket: ‘BEKAL’=PENDIDIKAN)

Written by Saskya Sastavyana

Read more...

Filosofi Pendidikan

Pendidikan dalam artian yang lebih filosofis berbeda dengan kegiatan pengajaran. Secara sederhana, pendidikan bisa berarti usaha memaknai dan mewujudkan untuk mencapai potensi terbaik kehidupan manusia. Pendidikan lahir dan berkembang secara alami dalam budaya hidup manusia . Kebersamaan mahasiswa dalam kemegahan kampus ITB, sebagai lingkungan pendidikan, berpotensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi agen budaya. Pendidikan dilahirkan oleh semangat meningkatkan kualitas hidup. Dalam sejarah budaya kegiatan pendidikan mulai terlembaga kan melalui Academia pertama kali dibentuk oleh Plato (abad 2 SM), dilanjutkan Lycheum oleh Arsistoteles (abad 1 SM) Perguan tinggi besar pertama diselenggarakan di Maroko abad 10, dan Al-Azhar Mesir abad 11. Tradisi Universitas berkembang di Eropa tahun 1300an. Ketika dunia terus berputar dan keseharian tetap berlangsung, manusia tetap mewarnai kemapanan-kemapanan yang sedang terjadi melalui pencapaian pendidikan. Semua terdapat dalam perkembangan zaman. Sebagai sesuatu yang identik dengan karakteristik manusia.

Mengenai keberlangsungan pendidikan, saat ini sering muncul perdebatan mengenai proses dan hasilnya. Dua hal tersebut adalah hal yang sama pentingnya. Praktek perguruan tinggi sekarang sering dianggap hanya transfer ilmu dan transfer teknologi. Ini berarti, pendidikan hanya berjalan dalam aspek kognitif dan psikomotorik peserta didik. Kemudian, masalah yang muncul pendidikan hanya terasa sebagi beban dan tidak inspiratif. Agar terdapat kesadaran tentang apa yang dipelajari dan dapat terbangun dalam pemahaman, kegiatan pendidikan harus dimulai secara afektif. Inilah yang membuat alumni pendidikan menjadi berkarakter. Banyak filsuf yang fokus membahas pendidikan. Freire misalnya, ia mendefinisikan pendidikan sebagai usaha memanusiakan manusia. Pendidikan membuat seorang manusia memiliki kemampuan kritisan dan kemampuan untuk memahami apa yang ada dalam realitas. Berbeda dengan Freire, Dewey mengannggap pendidikan sebagai proses Transformasi Sosial ke arah yang lebih baik. Pendidikan menurutnya bukanlah tujuan, melainkan perkembangan tanpa akhir, seperti hidup itu sendiri. Pendidikan menurutnya tidak berbicara mengenai angka, melainkan nilai.

Di kampus, keinginan berkontribusi sama halnya dengan keinginan-keinganan lain. Dalam hal ini, Asumsi yang dipakai adalah kita berkumpul disini dengan keinginan tertentu. Jika dirasa sebagai pilihan, tentu mungkin adanya penolakan terhadap aktifitas kampus, termasuk karena ingin berkontribusi diluar kampus. Kita telah terbiasa dengan permintaan daya tawar organisasi (baca: doping), yang sangat mengesankan berkegiatan untuk pamrih. Kita tidak menganggapnya sebagai kegiatan yang bercita-cita. Mahasiswa belajar untuk berpandangan jauh kedepan dan mencoba untuk mengajukan sesuatu. Menjadi ’organis’ dalam artian peka pada hal yang terlihat (terjadi) dan menyikapinya secara sehat. Dalam hal ini,mahasiswa adalah intelektual, yang mempertanyakan segala kemapanan yang ada dan mau menguji pengetahuan/ keyakinan yang dipahami. Apa yang perlu dipikirkan selanjutnya mengenai pemikiran seperti ini. Mari kita pertanyakan tentang kesadaran berorganisasi seorang mahasiswa ITB untuk melakukan hal besar dalam mewujudkan nilai-nilai pendidikan. Tentunya dengan asumsi telah terkumpulnya putra-putri terbaik bangsa disini. Itu juga kalau ITB tidak mau ketinggalan sebagai institusi pendidikan yang memegang nilai-nilai pendidikan.

Kita adalah masyarakat kampus, insan akademis, dalam perguruan tinggi yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk kehidupan yang lebih baik tentunya. Kita sering dirancukan dengan keprofesian dan ilmu pengetahuan. Sekolah praktis menjadi penyedia tenaga kerja bagi kebutuhan industri. Dengan itu kita harus mengakui tidak peka akan adanya catatan sejarah. Bentuk-bentuk keprofesian selalu berkembang, dan sayangnya harus kita akui peran kita adalah sebagai pengekor. Perkembangan budaya hidup manusia telah mengalami banyak perkembangan, mulai kehidupan sosial dengan agama sebagai sentral, agraris, industri sederhana, industri mesin berat, hingga komputerisasi. Selain sejarah kemajuan peradaban masa lalu, boleh dibilang, kita tidak pernah menjadi yang terdepan. Ironisnya kita bahkan lupa untuk menggali kejayaan masa lalu yang pernah kita capai. Pertimbangan-pertimbangan baru bermunculan mengenai kemungkinan adanya perubahan kegiatan industri. Misalnya melalui analisa dampak lingkungan, dampak sosial terhadap hadirnya sebuah produk, pertimbangan kesiapan masa mendatang, dan lain sebagainya. Dalam era energi baru dan komputerisasi teknologi industri saat ini, entah bangsa mana yang akan mengajukan sesuatu yang akhirnya menciptakan bentuk-bentuk keprofesian. Bangsa kita seperti telah lupa sedang berdiri dimana, apa yang telah dibangun, dan akan menuju kemana. Semoga ini adalah sebuah pengungkapan yang berlebihan dan kenyataannya memang tidak seserius ini. Tapi yang pasti, sekolah seharusnya memberikan hubungan yang dialogis dengan pihak industri mengenai bagaimana kegiatan industri harus berjalan dan bentuk-bentuk keprofesian yang mengikutinya.

Sebuah fenomena menggambarkan sebuah realitas yang ada, dan kita diminta untuk kritis dalam memahaminya. Dengan segala status keobjektifan dan keilmiahan yang ada pada kita, kita diminta berkapasitas untuk kekritisan tersebut. Akal sehat kita tentu tidak hanya dipakai di ruangan kelas. Akan ada diskusi panjang dalam membahas apa yang terjadi. Sebuah pemikiran dalam kepala akan menjadi diskursus yang pelik yang tak bisa lepas dan terbatasi oleh perangkat hidup manusia saat ini: bahasa. Dan ini tidak menyenangkan. Setidaknya terhasil kebersamaan hidup dalam sebuah kebingungan yang tidak terpedulikan. Banyak orang menyebutnya “dalam prinsip hitam dan putih, kita hidup dalam dunia serba abu-abu”. Dan tak ada yang lebih diperlukan selain kesadaran, perhatian penuh, dan tentunya sikap taat asas. Kita tentu tidak ingin dan menjadi bagian dari fenomena tragedy of common yang merupakan kemungkinan kondisi terburuk sebuah sistem. Seorang terpelajar seharusnya mampu menjadi agen budaya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan terlalu banyak hal yang sudah dipaparkan, mungkin kita perlu merenung sejenak. Untuk kemudian mendefinisikan, mengajukan sesuatu sambil membuka diri, dan mewujudkan iklim yang sehat dalam sebuah kemahasiswaan. Ini sangat penting dalam pembentukan sebuah generasi. Sebuah generasi kritis yang menolak nilai lama yang terasa buruk, dan mampu mengajukan nilai baru yang lebih progresif. Seperti yang dicita-citakan pendidikan: mewujudkan kehidupan manusia yang lebih indah dan bermartabat. Dalam paradigma kemiskinan misalnya, kita tentu tidak akan menganggap kemiskinan bukanlah gejala perubahan masyarakat dalam data-data dengan parameter tertentu. Manusia memiliki kehidupan yang dengannya perlu penjaminan HAM. Pencapaiannya bukanlah berkurangnya angka kemiskinan, melainkan terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental setiap orang sehingga mampu produktif dan mewujudkan hidup yang bermartabat dan saling mengisi. Ketika kita tidak yakin akan terselesaikannya sebuah masalah dengan baik, maka berpartisipasilah. Pendidikan dalam kemahasiswaan sendiri meliputi: Educate - Organize – Tranform. Berbagai bentuk aktifitas mahasiswa didefinisikan kedalam tiga hal tersebut. Terdapat proses bolak balik diantara ketiganya. Dimana pendidikan tidak hanya pelajaran teoritis dan tuntunan praktis dalam mengolah skill, tetapi juga ketika mengolah kebersamaan (organize) dan juga mengajukan sesuatu (transform).

Written by Usman Baradja, Senator KMSR

Read more...

Pasca Pengesahan BHP







17 Desember 2008

Pada saat pengesahan BHP tim kastrat tidak ada yang pergi ke di jakarta. Rombongan KM ITB sebanyak 20-an orang berangkat ke Gedung MPR/DPR RI membawa position paper mengenai penolakan Pengesahan RUU BHP yang dipimpin langsung oleh Presiden KM ITB.

Setelah mendapat kabar pengesahan BHP, kastrat segera membangun jaringan diwilayah bandung. Diawali dengan kajian barsama BEM FH UNPAD dan organ gerakan di bandung (18/12/08). Disana, kami mendapatkan info tentang dosen unpad yang bisa diajak sharing tentang BHP, Prof. Gede. Selain beliau, kami belum membangun jaringan BHP yang kongkrit, melainkan baru berupa daftar nama jaringan Isu Pendidikan. Dari tempat yang sama akhirnya kita disadarkan untuk menganalisis BHP dalam bentuk yang lebih menyeluruh, bukan hanya pasal demi pasal. Dan ternyata memang benar ditemukan bahwa, persoalan utama BHP bukan pada pasal-pasalnya, melainkan pada tujuan utama dari undang-undang yang tercermin ‘mengejar status badan hukum’nya. Disinilah titik balik dari kajian kami yang akhirnya melahirkan position paper yang baru dengan judul “BHP: Skenario Liberalisasi Pendidikan Negeri Ini Kajian Lanjutan Mengenai Esensi BHP dan Kontradiksi Penerapannya dengan Dunia Pendidikan Indonesia”. Tulisan deduktif ini langsung kami sebar ke media (sindo, PR, Radar, web KM, milis-milis ) serta disebarkan juga ke organ-organ yang kami temui (FGII, Buruh, Kerlip, dan organ mahasiswa di Bandung). Hal ini dilakukan untuk menutupi pernyataan-pernyataan Bagus (MWA WM), Ardy (Menteri Hublu) dan Shana (Presiden) yang banyak ‘salah kutip’ oleh media sehingga sempat menimbulkan rumor di kalangan aktivis pendidikan lainnya.

Pada fase ini, isu-isu Uji Materi BHP menjadi santer dan alur diskusi tim kastrat pada akhirnya memilih untuk menempuh jalur yuridis untuk membatalkan penerapan UU BHP, dan bergabung bersama aliansi yang akan melakukan Uji Materi juga. Sayangnya, informasi yang jelas tentang Judicial Review belum kita ketahui. Dari diskusi bersama BEM FH UNPAD serta rekan-rekan organ gerakan di Bandung kami mendapat info awal bahwa JR hanya bisa dilakukan satu kali untuk pasal atau poin yang sama, dengan pertimbangan pengujian berdasarkan kerugian yang dirasakan langsung oleh pendakwa JR. Melihat bahwa Uji Materi menjadi salah satu tumpuan gerakan BHP ini, maka disusunlah strategi gerak lanjutan KM ITB untuk kolaborasi seluruh pengajuan JR sehingga akan menghasilkan sebuah Uji Materi yang benar-benar kuat.

pendidikan

Alur Kajian Isu Pendidikan dan BHP KM ITB 0809


Setelah itu kami mulai rutin melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas followup Gerakan Tolak BHP. Kami sepakat untuk membagi alur menjadi 2 tahap: persiapan dan tembakan. Pembagian tugas pun dilakukan seiring dengan berjalannya Gerakan Tolak BHP KM ITB
• BEM BR dan organ-organ Bandung
• BEM SI dan aliansi mahasiswa serta kampus se-Indonesia
• Organ kajian kampus
• Tokoh-tokoh nasional (Darmaningtyas,Prof I Gde Raka,Hamid Hasan,Prof Gede, dll)
• Civitas Akademika ITB
• Tokoh dan organ pendidikan
• LSM dan masyarakat pemerhati serta pelaku pendidikan

Read more...

Tiga Isu Pendidikan Kritis

Oleh Amich Alhumami
Peneliti Sosial; Bekerja di Direktorat Agama dan Pendidikan, Bappenas, Jakarta

Sepanjang masa kampanye pemilu presiden, pendidikan menjadi salah satu tema paling digemari para calon presiden dalam orasi politik. Sayang, mereka tidak menyentuh problem mendasar pendidikan, bahkan pemahaman mereka atas isu pendidikan terkesan kurang mendalam. Mereka terjebak jargon-jargon populis dan retorika politik tanpa substansi.

Padahal, seyogianya mereka mendiskusikan isu-isu mutakhir yang lebih fundamental. Banyak isu kritis yang patut menjadi tema kajian. Dalam artikel ini hanya disajikan tiga isu sentral: i) peningkatan mutu, ii) pemerataan akses, dan iii) efisiensi anggaran.

Mutu pendidikan

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, seperti dilaporkan Human Development Index (HDI). Laporan HDI tahun 2003 menunjukkan, Indonesia pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 [0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751). Meski laporan HDI bukan hanya mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ia merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara.

Isu mutu pendidikan terkait (i) kualitas guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, penilik), (ii) kurikulum pengajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) bahan ajar, (v) alat bantu pembelajaran, dan (vi) manajemen sekolah. Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan kualitas belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan.

Namun, guru tetap merupakan faktor determinan dalam menentukan tinggi-rendahnya mutu pendidikan. Jumlah total guru sekitar 2,4 juta orang, sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA dan D3 untuk jenjang TK-SD-SMP, dan sebagian kecil tamatan S1 untuk jenjang SM. Tentu saja ini berpengaruh pada kemampuan mengajar, yang diukur dengan penguasaan materi pelajaran dan metodologi pengajaran.

Selain itu, banyak guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, yang secara teknis disebut mismatch. Contoh ekstrem, guru sejarah mengajar matematika dan IPA, yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI, MTs, MA). Guru mismatch ini jelas tidak mempunyai kompetensi untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya sehingga dapat menurunkan mutu aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu guru mutlak dilakukan yang bisa ditempuh melalui program sertifikasi dan penyetaraan D3 dan S1 menurut bidang studi yang relevan. Namun, upaya ini harus disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif. Ini sangat penting agar motivasi guru dalam mengajar makin kuat dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik kian bergelora.

Pemerataan akses

Pemerataan pendidikan merupakan isu paling kritis karena berkait erat dengan isu sensitif, yakni keadilan dalam memperoleh akses pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi. Maka, pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2003, angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah 92,6 persen, 63,5 persen, dan 40,6 persen. Meski APM pada jenjang SD sudah cukup tinggi, pada jenjang lanjutan (SMP dan SMA) angka yang dicapai masih rendah. Bila angka-angka itu dielaborasi berdasar kategori desa-kota, status sosial-ekonomi (kaya-miskin), dan provinsi (Jawa-luar Jawa), akan ditemukan fakta disparitas yang amat mencolok. Sebagai contoh, APM pada jenjang SLTP dan SLTA di perkotaan, masing-masing mencapai 71,9 persen dan 56,1 persen; sementara di pedesaan baru mencapai 54,1 persen dan 28,7 persen.

Juga ada perbedaan amat signifikan APM SLTP pada kelompok masyarakat kaya dan miskin, masing-masing 72,3 persen dan 49,9 persen. Fakta disparitas ini juga dijumpai di provinsi-provinsi Jawa-luar Jawa. APM SLTP di DI Yogyakarta 78 persen, sementara di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bangka-Belitung, Papua, dan Gorontalo kurang dari 50 persen. Bahkan di NTT masih di bawah 40 persen. Kenyataan disparitas itulah bisa menjadi justifikasi guna melakukan ekspansi program pendidikan secara lebih merata.

Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan affirative action amat relevan diterapkan guna mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antardaerah dan antarkelompok masyarakat.

Efisiensi anggaran

Rendahnya alokasi anggaran pendidikan selalu mengemuka dalam perdebatan publik. Banyak pihak menuntut agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan guna mencapai tujuan (1) meningkatkan mutu dan (2) memperluas akses (pemerataan). Pemerintah telah memberi komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap agar mencapai 20 persen dari APBN.

Namun, kenaikan anggaran tidak akan berarti bila tidak disertai upaya efisiensi. Isu efisiensi menyangkut cara memanfaatkan dana yang ada untuk membiayai berbagai program dan jenis kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita harus mampu membuat skala prioritas dan menentukan program utama agar sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Maka, disiplin dalam penggunaan anggaran menjadi amat penting guna menghindari penyaluran dana yang tidak sesuai peruntukannya. Hanya dengan disiplin anggaran yang dilakukan secara ketat, misalokasi dapat dicegah.

Memahami efisiensi anggaran harus diletakkan dalam konteks organisasi penyelenggara pendidikan. Struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasional yang besar dengan jumlah personel amat banyak jelas menuntut pembiayaan yang besar pula. Untuk itu, hal penting yang patut diperhatikan adalah bagaimana beban biaya dalam mengoperasikan organisasi raksasa ini jangan sampai menyedot anggaran yang besar.

Biaya operasional organisasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin sehingga dana yang ada dapat disalurkan langsung ke pihak-pihak penerima yang berhak, yaitu sekolah/universitas dan siswa/mahasiswa. Bila anggaran pendidikan lebih banyak digunakan untuk mengongkosi organisasi, ini merupakan salah satu bentuk inefisiensi. Karena itu, tuntutan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen harus diikuti upaya efisiensi, dengan menetapkan target dan sasaran secara benar dan mengevaluasi pos-pos anggaran yang menjadi sumber inefisiensi.

Inilah tiga isu sentral pendidikan yang harus menjadi fokus perhatian bagi para capres yang kini sedang berlaga dalam pemilu presidensial. Peningkatan mutu pendidikan amat penting guna melahirkan lulusan yang berkualitas dengan standar kompetensi tinggi sehingga siap menghadapi kompetisi global. Pemerataan pendidikan amat kritikal untuk menjamin keadilan, terutama bagi masyarakat miskin dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Efisiensi anggaran harus dilakukan guna memastikan pemanfaatan dana secara benar untuk menghindari misalokasi, salah sasaran, dan kebocoran.



Read more...

  © Free Blogger Templates Blogger Theme II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP